Keuangan Sosial Islam atau Islamic Social Finance (ISF) merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berfokus pada kegiatan sosial dan amal, seperti zakat, sadaqah, dan wakaf, serta lembaga yang berlandaskan prinsip gotong royong. Selain itu, keuangan sosial Islam juga mencakup instrumen seperti qard dan kaflah serta lembaga keuangan mikro Islam kontemporer. Tujuan utama keuangan sosial Islam adalah memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan kekayaan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, keadilan ekonomi, dan kemakmuran bersama (Siregar & Marliyah, 2023, hlm. 309).
Potensi nilai gotong royong tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang menerima manfaatnya. Salah satu contohnya adalah pemberian sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak yang tepat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Melalui mekanisme tersebut, keuangan sosial Islam diharapkan dapat menciptakan solidaritas, meningkatkan rasa kepedulian dan kebersamaan, serta memperkokoh persatuan masyarakat Indonesia.
Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang merasa terbantu melalui penerapan prinsip keuangan maupun komunitas Islam yang telah terbentuk. Namun, pelaksanaan keuangan sosial Islam juga masih menghadapi sejumlah hambatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Fathori (2025, hlm. 553), salah satu permasalahan utama dalam program keuangan sosial adalah ketergantungan pada sumbangan jamaah yang jumlahnya tidak selalu menentu. Ketika dana yang tersedia tidak mencukupi, program distribusi keuangan sosial dapat terpaksa dikurangi atau bahkan dihentikan.
Selain keterbatasan dana, kondisi tersebut juga dapat menghambat pelaksanaan pelatihan bagi pengurus serta pengembangan infrastruktur yang mendukung program. Hambatan lainnya adalah kurangnya komunikasi kepada masyarakat. Apabila masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, maupun cara berkontribusi dalam program keuangan sosial, tingkat partisipasi masyarakat dapat menjadi rendah.
Menurut perspektif saya, keberhasilan keuangantidak hanya ditentukan oleh tersedianya program atau banyaknya pihak yang terlibat dalam kepanitiaan, tetapi juga oleh adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Suatu program yang tidak memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat akan sulit berjalan secara optimal dan pada akhirnya belum mampu memberikan manfaat secara maksimal dalam mengurangi ketimpangan sosial.
Sebanyak apa pun jumlah panitia atau pengelola yang terlibat, apabila masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dan membantu, program tersebut mungkin hanya dapat terlaksana sebagian. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keefektifan pelaksanaan keuangan sosial Islam.